TUGAS TULISAN M3
PERKEMBANGAN IT PADA
PEMERINTAHAN
1. Penerapan IT pada Pemerintahan
Seiring berkembangnya zaman, sudah tak terasa kita
telah hidup di zaman yang penuh dengan kecanggihan dan semuanya serba praktis.
Semua berlomba-lomba untuk menciptakan hal baru dan dapat mempermudah
pekerjaanya. Termasuk juga di dalamnya adalah perkembangan IT yang berkembang
sangat pesat di dunia.
Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang
digunakan untuk mengolah data, dengan memproses, mendapatkan, menyusun,
menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi
yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen
teknologi informasi ( perangkat keras, perangkat lunak, komputer sistem
jaringan, dan sistem telekomunikasi). Untuk membangun fasilitas TI, Indonesia
masih sangat mengandalkan investor.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan
kepemerintahan yang
berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Penggunaan teknologi informasi yang
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut
e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:
1. G2C (Government to citizen), hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat,
2. G2B (Government to bussines), hubungan antara
pemerintah dengan pengusaha,
3. G2G (Government to Government), hubungan antara
pemerintah dengan pemerintah.
4. G2E (Government-to-Employe)
Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan
internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan
penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.
2.
Manfaat Teknologi Informasi Pada Pemerintahan
1. Membuat lebih mudah bagi setiap warga negara
memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki
efisien dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan/tanggung jawab sistem pemerintahan
kepada warga negaranya. Selanjutnya akan memberikan value, seperti : penyederhanaan
pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan, memungkinkan semua
warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi
sistem pemerintahan dan aliranoperasional sistem pemerintahan dapat dilakukan
lebih cepat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
memperbaiki proses keterbukaandan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan,
mereduksi biaya transaksi, terjadikomunikasi dan interaksi pada proses
pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasiskomunitas informasi yang lebih
berkualitas.
3. Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara
karena tersedianya akses informasi, pelayanan yang modern, antar
lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif
serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.
3.
Kelebihan Teknologi Informasi di
Bidang Pemerintahan
1. Pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat, informasi disediakan 24 jam sehari, tanpa
harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah,
tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Adanya
keterbukaan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, maka
diharapkan hubungan tersebut menjadi lebih baik, agar menghilangkan rasa kecurigaan
dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
4. Informasi
lebih mencukupi dan masyarakat dapat menentukan pilihannya. misalkan, data sekolah:
jumlah kelas, daya tampung murid, dan passing grade dapat ditampilkan secara
online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas bagi
anaknya.
5. Hilangnya
birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan
dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan
efisien.
6. Keberadaan
e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan
publik. Seperti akan meruyaknya kekhawatiran disebabkan oleh rasionalisasi
jumlah karyawan.
7. Dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih
dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan dapat mengurangi
proses yang dilakukan secara manual dibanding sebagai alat yang dapat
mengurangi birokrasi.
8. Dalam
konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi informasi
masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan informasi dibanding
sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak luar seperti publik
atau instansi lain.
4.
Kekurangan Teknologi Informasi di
Bidang Pemerintahan
1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah
akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system IT pada
e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu
oleh seorang cracker.
2. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap
teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses
website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia.
3. Transparansi : Pada beberapa negara maju, banyak yang
meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya
karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara.
Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi.
4. Privasi : Sebuah badan politik seperti negara
memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka
privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema,
di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan
negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi
warganya.
5. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak
lain demi kekuasaan dan kekayaan.
6. Terorisme yang semakin merajalela.
7. Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang
tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat –alat pendeteksi.
8. Kultur berbagi belum ada
9.
Pola pikir masih
sederhana (gagap teknologi)
10. Terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software
berlisensi karena mahal
11. Sumber daya manusia yang handal di bidang TI kurang
12. Belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi
secara menyeluruh
13. Infrastruktur belum memadai
14. Tempat akses terbatas
5. Solusi dari Kekurangan
Teknologi Informasi pada Pemerintahan
1.
Indonesia negara besar yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa
tentu memerlukan kapasitas yang besar. Untuk itu diperlukan IT yang
skalabilitasnya sangat panjang seperti mainframe.
2. Meningkatkan
kualitas jaringan yang stabil
3. Menerapkan
peraturan dan sistem nilai E-government yang tepat
Referensi :
Komentar
Posting Komentar